Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) adalah sistem pembayaran kapitasi BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang mempertimbangkan pencapaian indikator kinerja pelayanan. Dalam pelaksanaannya, FKTP perlu memantau beberapa indikator KBK, termasuk Angka Kontak (AK), Rasio Rujukan Non-Spesialistik (RRNS), dan Rasio Peserta Prolanis Terkendali (RPPT).
KBK BPJS adalah sistem yang dirancang untuk mendorong FKTP memberikan pelayanan berkualitas sekaligus efisien. Semakin baik capaian indikator KBK, semakin besar dana kapitasi yang diterima FKTP.
Monitoring capaian KBK FKTP dilakukan untuk melihat pencapaian setiap indikator terhadap target yang ditetapkan. Hasil monitoring dapat digunakan FKTP untuk mengetahui indikator yang belum mencapai target dan melakukan evaluasi sebelum periode penilaian berakhir.
Buat klinik pratama, puskesmas, maupun praktik dokter, monitoring KBK sebaiknya dilakukan secara berkala, bukan hanya saat hasil penilaian sudah keluar. Dengan begitu, perubahan capaian setiap indikator bisa diketahui lebih awal dan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut.
Lalu, bagaimana cara menghitung capaian KBK FKTP? Apa saja indikator yang perlu dipantau? Dan bagaimana pengaruh capaian KBK terhadap pembayaran kapitasi? Berikut pembahasannya.
Apa Itu Monitoring Capaian Kapitasi Berbasis Kinerja FKTP?
Sebelum membahas lebih dalam, penting untuk memahami konsep dasar Monitoring Capaian Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) FKTP. KBK adalah metode pembayaran kapitasi yang memperhitungkan pencapaian indikator mutu pelayanan kesehatan. Indikator tersebut mencerminkan kualitas layanan dan kinerja FKTP dalam menjalankan fungsi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Monitoring dilakukan secara berkala, biasanya bulanan, oleh BPJS Kesehatan dengan mengumpulkan data dari sistem informasi seperti PCare dan SATUSEHAT. Data yang dimonitor kemudian digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik sebuah FKTP memenuhi target yang telah ditetapkan.
Tujuan dari monitoring ini adalah:
- Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
- Mendorong FKTP untuk memberikan pelayanan yang lebih proaktif.
- Menjamin efisiensi pembiayaan dengan pendekatan kendali mutu dan kendali biaya (KMKB).
Tanpa pencapaian indikator yang baik, besaran kapitasi bisa dikurangi atau tidak optimal, sehingga memengaruhi keuangan FKTP.
Singkatnya, capaian KBK adalah cerminan kualitas pelayanan FKTP yang secara langsung menentukan besaran pembayaran kapitasi dari BPJS Kesehatan.
Baca juga: Rasio Rujukan Non Spesialistik, Indikator Penting Kapitasi di FKTP
Aspek Mutu & Kepatuhan Terhadap Tata Laksana Layanan Primer dalam Skema KBK
Besaran kapitasi yang diterima oleh FKTP ditentukan berdasarkan skor capaian indikator KBK. Namun, terdapat aspek penting lainnya yang patut dipantau oleh FKTP mitra BPJS Kesehatan yakni:
1. Indikator Mutu Pelayanan (Quality Indicators)
Beberapa indikator mutu yang digunakan dalam monitoring KBK antara lain:
- Persentase kunjungan skrining kesehatan seperti skrining penyakit tidak menular (PTM).
- Kunjungan ibu hamil (antenatal care) sesuai standar (minimal 6 kali selama kehamilan, 1x pada trimester 1, 2x pada terimester 2, dan 3x pada trimester 3).
- Pemberian pelayanan imunisasi dasar lengkap yang terdiri atas BCG 1x, DPT-HIB 3x, Polio 4x, Campak 1x, dan HB-0 bayi baru lahir.
- Penanganan pasien dengan penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes mellitus tipe 2 sesuai standar tatalaksana.
Indikator yang berkaitan dengan mutu di atas meskipun tidak berkaitan secara langsung dengan penilaian keseluruhan capaian KBK (Kapitasi Berbasis Kinerja), namun dapat berdampak pada pelayanan kesehatan yang lebih efektif-efisien, berorientasi mutu, dan berfokus pada ‘kesadaran’ biaya, yang notabene akan berpengaruh selain pada indikator capaian KBK serta pengelolaan dana kapitasi.
2. Kepatuhan Input Data ke Sistem Informasi
Salah satu aspek yang sangat penting namun sering dilupakan oleh FKTP adalah konsistensi dan ketepatan input data ke sistem informasi seperti P-Care, e-Kohort, dan SATUSEHAT. Jika data tidak lengkap atau tidak sesuai format yang diminta, meskipun pelayanan diberikan dengan baik, maka sistem akan menilai indikator tersebut sebagai tidak tercapai.
Oleh karena itu, FKTP harus:
- Menjamin pelaporan data dilakukan tepat waktu.
- Menyediakan SDM yang terlatih dalam input data digital.
Melakukan audit internal berkala untuk memastikan keakuratan data.
Baca juga: Solusi Kelola Dana Kapitasi Tanpa Menurunkan Kualitas Layanan
3. Kepatuhan terhadap Protokol Pelayanan Kesehatan
FKTP juga dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap protokol pelayanan, seperti:
- Tidak merujuk pasien ke FKRTL (fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan) tanpa indikasi medis yang kuat atau menerbitkan surat rujukan sebelum habis masa 90 hari bagi pasien yang sebelumnya sudah dirujuk.
- Memberikan pelayanan farmasi sesuai formularium nasional (fornas).
- Melakukan tatalaksana sesuai clinical pathway/Panduan Praktik Klinis (PPK).
Pelanggaran terhadap protokol ini bisa memang nampaknya tidak langsung berdampak pada penurunan skor nilai capaian indikator KBK, namun FKTP yang menerapkan kepatuhan terhadap protap bagi mitra BPJS Kesehatan maka akan memiliki proses bisnis yang efisien dan mudah dalam melakukan langkah perbaikan dalam peningkatan masing-masing indikator capaian KBK secara keseluruhan.
Bagaimana Skor KBK Mempengaruhi Besaran Kapitasi?
Skor kinerja hasil dari proses monitoring capaian kapitasi berbasis kinerja FKTP dikategorikan ke dalam beberapa level, umumnya dengan skala 0–100. Masing-masing level akan berpengaruh terhadap persentase kapitasi yang diterima.
Skema Umum Perhitungan:
| No. | Indikator Kinerja | Bobot | Target | Kriteria Penilaian | Nilai Capaian | |
| Rating | Deskripsi | |||||
| a | b | c | d | e | f = b x d | |
| 1 | Angka Kontak (AK) | 40% | ≥ 150 ‰ | 4 | ≥ 150 ‰ | 1,6 |
| 3 | > 145 – < 150 ‰ | 1,2 | ||||
| 2 | > 140 – 145 ‰ | 0,8 | ||||
| 1 | ≤ 140‰ | 0,4 | ||||
| 2 | Rasio Rujukan Non-Spesialistik (RRNS) | 50% | ≤ 2% | 4 | ≤ 2% | 2 |
| 3 | > 2 – 2,5% | 1,5 | ||||
| 2 | > 2,5 – 3% | 1 | ||||
| 1 | > 3% | 0,5 | ||||
| 3 | Rasio Peserta Prolanis Terkendali (RPPT) | 10% | ≥ 5% | 4 | ≥ 5% | 0,4 |
| 3 | < 5 – 4% | 0,3 | ||||
| 2 | < 4 – 3% | 0,2 | ||||
| 1 | < 3% | 0,1 | ||||
| Nilai Capaian | % Pembayaran Kapitasi | |
| Puskesmas | Klinik Pratama/RS D Pratama | |
| 4 | 100% | 100% |
| 3 – <4 | 95% | 97% |
| 2 – <3 | 90% | 96% |
| 1 – <2 | 85% | 95% |
Dengan skema tersebut, FKTP yang ingin memaksimalkan dana kapitasi harus mengusahakan capaian indikator KBK-nya mendapatkan nilai capaian 4 (dari total keseluruhan kalkulasi pembobotan dikalikan dengan rating masing-masing indikator (Angka Kontak, RRNS, RPPT))
Kondisi ini menjadi pendorong agar FKTP terus memperbaiki kualitas pelayanan dan manajemen operasionalnya. Hal ini juga memacu klinik dan puskesmas untuk lebih serius menerapkan sistem informasi kesehatan, menyusun SOP pelayanan berbasis indikator KBK, dan melakukan monitoring internal secara aktif.
Tantangan dalam Monitoring dan Cara Mengatasinya
Meskipun sistem ini mendorong mutu layanan, tidak sedikit FKTP yang menghadapi kendala dalam proses monitoring capaian kapitasi berbasis kinerja FKTP. Berikut beberapa tantangan umum serta strategi mengatasinya:
1. Kurangnya SDM yang Terlatih
Banyak klinik atau praktik mandiri mengalami kesulitan karena tidak memiliki SDM yang memahami sistem KBK secara mendalam, terutama dalam hal:
- Memahami indikator mutu.
- Input data ke P-Care dan SATUSEHAT.
- Menyusun pelaporan berkala.
Solusi:
Mengikuti pelatihan rutin dari BPJS Kesehatan, bergabung dalam komunitas FKTP berbasis kinerja, atau bekerja sama dengan vendor sistem informasi klinik yang menyediakan pelatihan dan pendampingan KBK.
2. Minimnya Digitalisasi Proses Pelayanan
Masih banyak FKTP yang belum sepenuhnya menerapkan rekam medis elektronik (EMR), sehingga kesulitan dalam pelaporan digital yang dibutuhkan untuk monitoring KBK.
Solusi:
Menggunakan aplikasi sistem informasi klinik yang sudah terintegrasi dengan P-Care, Antrean Online, i-Care dan SATUSEHAT, serta menyediakan fitur khusus monitoring KBK dan laporan indikator mutu.
3. Kurangnya Pemahaman Terhadap Perubahan Regulasi
Regulasi dan indikator KBK bisa berubah seiring kebijakan dari BPJS atau Kementerian Kesehatan. FKTP yang tidak mengikuti perkembangan regulasi bisa ketinggalan dan berdampak pada perolehan kapitasi.
Solusi:
Mengikuti webinar, workshop, dan forum diskusi yang membahas isu-isu terkini seputar kapitasi dan KBK, serta menjalin komunikasi aktif dengan petugas BPJS daerah setempat.
Baca juga: Mengapa Monitoring Capaian KBK Jadi Prioritas Manajemen Klinik?
Strategi FKTP agar Besaran Kapitasi Maksimal
Agar mendapatkan kapitasi maksimal, berikut beberapa strategi yang bisa diterapkan oleh FKTP berdasarkan proses monitoring capaian KBK:
- Rutin mengevaluasi capaian indikator tiap bulan.
- Menggunakan dashboard EMR atau SIM Klinik untuk melihat skor capaian indikator secara real-time.
- Melibatkan seluruh tim dalam pemenuhan indikator mutu, termasuk dokter, perawat, bidan, apoteker, hingga tenaga administrasi.
- Meningkatkan rekrutmen peserta Prolanis berdasarkan diagnosa DM2 dan HT yang sesuai dengan acuan.
- Menjadwalkan kunjungan proaktif kepada pasien yang merupakan peserta Prolanis melalui home visit atau kunjungan online, serta menjangkau segmentasi bayi 0-11 bulan untuk melakukan imunisasi dasar lengkapagar indikator angka kontak meningkat.
- Memastikan semua tindakan tercatat secara lengkap dan akurat di sistem yang digunakan.
Klinik yang sukses dalam menerapkan strategi ini akan menikmati manfaat finansial dari kapitasi penuh, sekaligus peningkatan kepercayaan pasien karena mutu pelayanan yang lebih baik.
Beralih ke Medeva Sekarang!
Sudah siap membawa klinik Anda ke era digital? Dengan Rekam Medis Elektronik (RME) dari Medeva, Anda dapat mengelola data pasien dengan lebih cepat, aman, dan efisien. Hilangkan risiko kesalahan pencatatan, tingkatkan kualitas perawatan, dan optimalkan operasional klinik Anda. Coba demo gratis selama 3 hari sekarang juga dan rasakan langsung manfaatnya! Klik di sini untuk memulai transformasi digital klinik Anda sekarang!
Referensi:
- BPJS Kesehatan. (2024). Petunjuk Teknis Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) FKTP. Diakses dari: https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. Diakses dari: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/247329/permenkes-no-24-tahun-2023
- Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. (2023). Panduan Integrasi SATUSEHAT untuk FKTP. Diakses dari: https://satusehat.kemkes.go.id