Apa Itu Kendali Mutu Kendali Biaya (KMKB) dan Bagaimana Menerapkannya?

Di era JKN yang menuntut efisiensi dan mutu, klinik dan fasilitas kesehatan harus menemukan keseimbangan: memberikan layanan berkualitas tanpa membebani biaya dan Kendali Mutu Kendali Biaya (KMKB) adalah kerangka manajemen yang menjembatani dua tuntutan ini. KMKB bukan sekadar upaya pemangkasan biaya, melainkan pendekatan sistematis yang menekankan mutu, efisiensi, dan keberlanjutan. Melalui KMKB, stakeholder, dari manajemen klinik hingga regulator, dapat melihat dan mengevaluasi performa klinik secara lebih transparan, sekaligus mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Definisi KMKB (Kendali Mutu Kendali Biaya)

KMKB adalah upaya terstruktur untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan sekaligus mengendalikan penggunaan sumber daya agar biaya pelayanan tetap terkendali dan berkelanjutan. Secara praktis, KMKB meliputi pembentukan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB), telaah utilisasi (utilization review), pedoman klinis/standar pelayanan, serta mekanisme pelaporan dan tindak lanjut temuan. Kerangka ini bukan hanya alat kontrol BPJS, melainkan alat manajerial untuk fasilitas agar pelayanan tetap memenuhi standar klinis tanpa pemborosan.

BPJS Kesehatan menerbitkan regulasi terkait penerapan KMKB untuk menyelaraskan pengecekan mutu dan penggunaan biaya dalam program JKN. Regulasi ini juga mengatur peran TKMKB, audit medis, dan mekanisme penyelesaian klaim/temuan. Sedangkan di level klinis, Permenkes terkait praktik klinis menegaskan perlunya standar klinis yang aman dan efektif.

Baca juga: Peran Teknologi dalam Implementasi KMKB di FKTP

Mengapa KMKB Semakin Penting Sekarang?

1. Tekanan Anggaran JKN dan Keberlanjutan

Beban fiskal JKN membuat pengendalian biaya menjadi prioritas nasional, tetapi harus dilakukan tanpa mengorbankan mutu layanan. KMKB menjawab kebutuhan ini dengan pendekatan berbasis bukti.

2. Kompleksitas Layanan dan Teknologi Baru

Adopsi teknologi dan obat/terapi baru meningkatkan variasi biaya. Tanpa mekanisme kendali, biaya bisa melonjak tanpa peningkatan outcome yang sepadan. KMKB membantu menilai value (biaya vs manfaat klinis).

3. Kebutuhan Akuntabilitas Terhadap Pemangku Kepentingan

BPJS, pemilik fasilitas, dan masyarakat menuntut transparansi mutu dan penggunaan dana dan KMKB menyediakan data serta proses untuk itu.

Apakah yang Membedakan KMKB dan Penghematan Biasa?

Berfokus pada Mutu Terlebih Dahulu

Penghematan biasa sering berfokus pada pemotongan biaya (contoh: mengurangi penggunaan obat mahal), yang bisa menurunkan kualitas layanan jika tidak hati-hati. KMKB menempatkan indikator mutu klinis sebagai prioritas, yaitu sebagai pengendalian biaya yang dilakukan hanya jika tidak mengorbankan outcome pasien. Pendekatan ini menggunakan audit klinis dan pedoman berbasis bukti untuk menentukan intervensi yang tepat.

Evidence-based dan Proses Formal

KMKB menggunakan tools formal: utilization review (UR), clinical pathway (CP), audit medis, serta rapat TKMKB yang melibatkan berbagai pihak (klinis, manajemen, hingga akademisi). Hal ini justru berbeda dengan pemotongan biaya yang sifatnya ad-hoc dan tidak terdokumentasi.

Governance dan Akuntabilitas

KMKB diatur oleh regulasi dan pedoman operasional, misalnya Peraturan BPJS No. 8 Tahun 2016 dan juknis TKMKB. Kemudian ada mekanisme audit, pencatatan, dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, sehingga pengendalian biaya berlangsung terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: Tanpa Sistem yang Tepat, Klinik Bisa Gagal Capai Target BPJS

Tantangan di Lapangan dalam Penerapan KMKB

1. Keterbatasan Kapasitas TKMKB di Fasilitas Kecil

Banyak klinik atau rumah sakit kecil belum memiliki tim terlatih untuk melakukan audit klinis atau UR secara konsisten. Hal ini menimbulkan gap antara teori KMKB dan implementasi praktik.

2. Data Tersebar dan Belum Terintegrasi

Dokumentasi manual (menggunakan Excel) menyulitkan analisis tren mutu dan pola biaya. Tanpa sistem informasi yang memadai, rekomendasi TKMKB sulit dioperasionalisasikan.

3. Resistensi Budaya Kerja

Kalau staf merasa KMKB hanya alat pengawasan atau ancaman terhadap otonomi profesi, mereka cenderung menolak perubahan. Transformasi budaya diperlukan agar KMKB diterima sebagai upaya peningkatan mutu.

4. Keterbatasan Pedoman Lokal/Standar Klinis

Untuk beberapa kondisi klinis, pedoman nasional/standar lokal belum lengkap sehingga sulit menetapkan CP/UR yang konsisten. Ini mempersulit keputusan klinis yang juga berdampak pada pengendalian biaya.

Kesalahan Umum dalam Penerapan KMKB

Melakukan Penghematan Sebelum Memastikan Mutu

Memotong item tanpa audit klinis dapat menurunkan outcome pasien dan kesalahan ini sering muncul saat tekanan biaya tinggi.

Mengoperasikan KMKB Sebagai Pekerjaan Satu Unit

Ketika KMKB hanya dijalankan oleh satu unit, misalnya bagian klaim, tanpa keterlibatan klinis dan manajemen, rekomendasi tidak efektif. KMKB harus multi-disiplin dari setiap bagian klinik.

Tidak Memanfaatkan Data Historis Untuk Evaluasi

Kurangnya analisis tren membuat tindak lanjut bersifat reaktif. KMKB efektif jika berlandaskan data longitudinal.

Mengabaikan Pembinaan Profesi

Fokus hanya pada kontrol administratif (dokumen) tanpa upaya peningkatan kompetensi klinis membuat kredensialing/kepatuhan bersifat kosmetik. Pembinaan berkelanjutan penting.

Tips Praktis Menerapkan KMKB di Klinik

• Bentuk Tim KMKB yang Multi-Disiplin

Pastikan tim melibatkan dokter, perawat, petugas mutu, keuangan, dan wakil manajemen. Peran TKMKB harus jelas: audit, rekomendasi, dan monitoring pelaksanaan.

• Memulai dari Data Eksisting Untuk Ditingkatkan

Inventarisasi sumber data (EMR, billing, registrasi, manual). Mulai dengan indikator sederhana (mis. kepatuhan SOP, lama tinggal, penggunaan obat tertentu), lalu kembangkan. Investasi pada sistem informasi akan mempercepat proses.

• Menerapkan Clinical Pathways & Utilization Review

Buat CP untuk kasus-kasus umum dan lakukan UR berkala untuk mendeteksi deviasi dan pola pemborosan. Rekomendasi UR harus berprinsip evidence-based.

• Jadwalkan Audit & Rapat Tindak Lanjut Rutin

Rapat TKMKB yang rutin dengan catatan rekomendasi dan PIC membuat perubahan menjadi nyata. Dokumentasikan hasil audit dan tindakan korektif.

• Bundling dengan Program Pembinaan SDM

KMKB efektif bila disertai program pelatihan klinis, manajemen kasus, dan sosialisasi kebijakan kepada staf agar kepatuhan bukan sekadar formalitas.

KMKB bukan sekadar mekanisme penghematan anggaran, namun pendekatan sistemik yang menyeimbangkan keberlanjutan keuangan program JKN dengan komitmen terhadap mutu layanan. Kunci keberhasilannya adalah dengan governance yang jelas (TKMKB), data yang terintegrasi, proses audit berbasis bukti, dan budaya mutu yang disertai pembinaan SDM.

Baca juga: Pemanfaatan Aplikasi untuk Pencegahan Pasien Meminta Rujukan

Capai Target KMKB Klinik Anda bersama Medeva

Bawa klinik Anda ke era digital bersama Medeva. Dengan Rekam Medis Elektronik (RME) dari Medeva, Anda dapat mengelola data pasien dengan lebih cepat, aman, dan efisien. Hilangkan risiko kesalahan pencatatan, tingkatkan kualitas perawatan, dan optimalkan operasional klinik Anda. Coba demo gratis selama 5 hari sekarang juga dan rasakan langsung manfaatnya! Klik di sini untuk memulai transformasi digital klinik Anda sekarang!

Referensi

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (2016). Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penerapan Kendali Mutu dan Kendali Biaya pada Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional. http://demo.apindokaltara.com/regulasi/bpjs%20kesehatan/PERATURAN%20BPJS%20KESEHATAN%20NO%208%20TAHUN%202016%20TENTANG%20PENERAPAN%20KENDALI%20MUTU%20DAN%20KENDALI%20BIAYA%20PADA%20PENYELENGGARAAN%20PROGRAM%20JKN.pdf (diakses pada 09 Oktober 2025 07.15 WIB).
2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory) dalam Program Jaminan Kesehatan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/138610/permenkes-no-17-tahun-2019. (diakses pada 09 Oktober 2025 07.20 WIB)
3. Hasri, Eva Tirtabayu. (2021). Policy Paper Kebijakan JKN: Optimalisasi Peran dan Fungsi TKMKB Melalui Penguatan Kewenangan Independen. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK Universitas Gadjah Mada. https://dask.kebijakankesehatanindonesia.net/wp-content/uploads/2021/09/Policy-Paper-Kebijakan-JKN-Optimalisasi-Peran-dan-Fungsi-TKMKB-Melalui-Penguatan-Kewenangan-Independen.pdf.